OJK: Realisasi Penyaluran Dana Pemerintah di Bank BUMN Capai Rp 144 T
Ketua Dewan Komisioner Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) Wimboh Santoso sampaikan, realisasi peletakan dana pemerintah di Himbara (Himpunan Bank-Bank Negara) atau bank BUMN sudah capai Rp 144,66 triliun per 28 September 2020.
Angka ini sama dengan 112,6 % dari sasaran yang dipastikan ke perbankan dalam ekspansi permodalan ini.
"Realisasi peletakan dana pemerintah ini lebih dari yang direncanakan yakni Rp 144,66 triliun ke 1,97 juta debitur, dimana Rp 102 triliun dialirkan ke fragmen UMKM," tutur Wimboh dalam pemaparannya waktu lakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (1/10/2020).
Mengenai, Bank BUMN yang mendapatkan peletakan dari pemerintah ini adalah BRI serta Bank Mandiri dengan alokasi semasing Rp 10 triliun dan Bank BNI serta BTN dengan alokasi semasing Rp 5 triliun.
Kecuali Himbara, pemerintah lakukan peletakan dana ke Bank Pembangunan Wilayah (BPD).
Per 23 September, realisasi peletakan dana dari 7 BPD ini telah capai Rp 9,18 triliun, mengarah ke 43,5 ribu debitur. Sekitar Rp 2,2 triliun dialirkan ke UMKM.
Sesaat, BPD yang memperoleh alokasi peletakan dana itu adalah BJB sejumlah Rp 2,5 triliun, BPD Jawa Tengah Rp 2 triliun, BPD Jawa Timur Rp 2 triliun, BPD DKI Jakarta Rp 2 triliun, BPD Sulawesi Utara serta Gorontalo Rp 1 triliun, BPD Yogyakarta Rp 1 triliun, BPD Bali Rp 700 miliar.
Awalnya, HIMBARA (Himpunan Bank Punya Negara) yang terbagi dalam Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI serta Bank BTN memberikan dukungan kebijaksanaan pemerintah lewat Kewenangan Layanan Keuangan (OJK) yang sudah memberi rangsangan countercyclical ke industri perbankan supaya masih tumbuh ditengah-tengah menyebarnya virus corona di Indonesia.
Mengenai kebijaksanaan rangsangan Perekonomian Nasional itu tercantum pada Ketentuan OJK No.11/POJK.03/2020 yang mengendalikan mengenai:
a. Penilaian kualitas credit/pembiayaan/pengadaan dana lain cuman berdasar ketepatan pembayaran inti serta/atau bunga untuk credit/pembiayaan/pengadaan dana lain dengan plafon s.d Rp 10 miliar
b. Kenaikan kualitas credit/pembiayaan jadi lancar sesudah direstrukturisasi selama saat berfungsinya POJK. Ketetapan restrukturisasi ini bisa diaplikasikan Bank tanpa ada lihat batas plafon credit/pembiayaan atau tipe debitur.
Ketua HIMBARA Sunarso menerangkan jika HIMBARA memberikan dukungan serta memiliki komitmen untuk melakukan rangsangan itu untuk usaha untuk jaga serta selamatkan beberapa aktor Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UMKM) di Indonesia yang terpengaruh virus corona. Sunarso memberikan tambahan, masing masing bank anggota HIMBARA sudah membuat kebijaksanaan internal serta siap menerapkan rangsangan dari OJK itu.
Untuk tehnis realisasinya, masing masing bank akan lakukan penilaian pada nasabahnya untuk tentukan mana nasabah yang memerlukan restrukturisasi berat, sedang, mudah atau serta tidak membutuhkan restrukturisasi benar-benar.
"Tegasnya, ialah wewenang serta kapabilitas bank untuk tentukan mana yang penting restrukturisasi serta mana yang tak perlu," tambah Sunarso.
Debitur yang memiliki hak memperoleh restukturisasi adalah debitur (aktor UMKM) yang terpengaruh penebaran virus corona baik dengan cara langsung atau tidak langsung pada bagian ekonomi pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pemrosesan, pertanian serta pertambangan.
Untuk usaha jaga roda perekonomian yang terkontraksi karena Covid-19 masih bergerak, Himbara akan jalankan beberapa pola restrukturisasi buat debitur UMKM, diantaranya berbentuk pengurangan suku bunga utang, ekstensi periode waktu, penataan kembali lagi agenda cicilan inti serta/atau bunga dan pemberian kemudahan tunggakan bunga sesuai situasi debitur.
Seterusnya, untuk memperoleh sarana restrukturisasi itu, debitur harus ajukan permintaan restrukturisasi ke Bank tempat mengajukan credit. Berdasar pemohonan itu, Bank akan lakukan penilaian pada situasi usaha nasabah untuk memutuskan level restrukturisasi yang sesuai dengan apa masuk kelompok berat, sedang atau mudah. Selanjutnya, Bank akan tentukan bentuk restrukturisasi debitur sesuai situasi usaha debitur.
